Peraturan dan Regulasi

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.

Aspek-aspek kejahatan yang bisa dijerat oleh payung hukum ini adalah 

Unauthorized Access to Computer System and Service,

Illegal Contents,

Data Forgery,

Cyber EspionageCyber Sabotage and Extortion,

Offense against Intellectual Property,

Infringements of Privacy,

Cracking, dan

Carding.

Cyberlaw merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap negara mempunyai cyberlaw tersendiri.

Cyber Law atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yaitu:

Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.

Pasal 28: Berita bohong dan Menyesatkan, Berita kebencian dan permusuhan.

Pasal 29: Ancaman Kekekrasan dan Menakut-nakuti.

Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking.

Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi.

Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyber law ini yang terkait dengan terotori. Misalkan, seorang cracker dari sebuah Negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia. Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Yang dapat dilakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan/ hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia.

Pengertian Peraturan dan Regulasi

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.
            Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Peraturan dan Regulasi dalam bidang teknologi informasi terdapat dalam undang - undang nomor 36 seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881 ); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 3980); 

5. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 84lP Tahun 2009 

tentang Susunan Kabinet lndonesia Bersatu I1 Periode 2009 - 2014; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 31 /PER/M.KOMINF0/0912008; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada 

Beberapa KeputusanlPeraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur 

Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

26/PER/M.KOMINF0/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan 

Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol lnternet sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 16/PER/M.KOMINF0/10/2010; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINF0101/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

17/PER/M.KOMINFO/1 01201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Protokol lnternet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan 

oleh lnternet Engineering Task Force (I ETF). 

2. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol lnternet adalah 

jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggaraan 

jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan 

protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi. 

3. Indonesia-Security Incident Responses Team on lnternet 

Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah Tim 

yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan 

keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

4. Rekaman aktivitas transaksi koneksi (Log File) adalah suatu file 

yang mencatat akses pengguna pada saluran akses 

operatorlpenyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal 

Protokol Internet (source), alamat tujuan (destination), jenis 

protokol yang digunakan, Port asal (source), Porf tujuan 

(destination) dan waktu (time stamp) serta durasi terjadinya 

transaksi. 

5. Monitoring Jaringan adalah fasilitas pemantau dan pendeteksi 

pola (pattern) akses dan transaksi yang berpotensi 

mengganggu atau menyerang jaringan untuk tujuan memantau 

kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (early warning) 

dan melakukan tindakan pencegahan (prevent). 

6. Penyelenggara akses internet (Internet Service Provider/lSP) 

adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan 

jasa akses internet kepada masyarakat. 

7. Penyelenggaran jasa interkoneksi internet (Network Acces 

Poifn/NAP) adalah penyelenggara jasa multimedia yang 

meyelenggarakan jasa akses dan atau routing kepada ISP 

untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global. 

8. Hot spot adalah tempat tersedianya akses internet urituk publik 

yang menggunakan teknologi nirkabel (wireless). 

9. lnternet Exchange Point adalah titik dimana ruting internet 

nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi. 

10. Pra bayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian 

melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (voucher). 

11. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah 

resseler dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet 

- kepada masyarakat. 

12. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan 

Pos dan Informatika

Perbandingan Cyber Law

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.
Semakin banyak munculnya kasus “CyberCrime” di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Maka dibuatlah sebuah regulasi konten, yaitu :

Keamanan nasional : instruksi pada pembuatan bom, produksi obat/racun tidak sah, aktivitas teroris.
Protection of minors (Perlindungan pelengkap) : abusive forms of marketing, violence, pornographyProtection of human dignity(Perlindungan martabat manusia) : hasutan kebencian rasial, diskriminasi rasial.Keamanan ekonomi : penipuan, instructions on pirating credit cards, scam, cybercrime.Keamanan informasi : Cybercrime, Phising Protection of Privacy Protection of Reputatio Intellectual Property Perlunya Peraturan dalam Cyberlaw

Sebagai orang yang sering memanfaatkan internet untuk keperluaan sehari-hari sebaiknya kita membaca undang-undang transaksi elektronis yang telah disyahkan pada tahun 2008. Undang-undang tersebut dapat didownload dari website www.ri.go.id dan dapat langsung membaca bab VII yang mengatur tentang tindakan yang dilarang.
Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.
Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasus carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.
Berikut ini merupakan perbandingan Cyberlaw di beberapa negara.

1. Cyberlaw di Indonesia
Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.
UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.UU ITE sendiri baru ada diIndonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yaitu:

Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.         Pasal 28: Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan.

Pasal 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti.

Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking.
          Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi.

Tentang UU ITE

UU ITE  (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik )adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia
UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI.

Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Keterbatasan UU Telekomunikasi dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi
Salah satu UU yang berhubungan dengan pengaturan penggunaan teknologi informasi yaitu UU N0.36. Isi dari UU No.36 adalah apa arti dari telekomunikasi, asas dan tujuan dari telekomunikasi, penyelenggaraan, perizinan, pengamanan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana dari pengguanaan telekomunikasi, yang dimana semua ketentuan itu telah di setujuin oleh DPR RI.
Pada UU No.36 tentang telekomunikasi mempunyai salah satu tujuan yang berisikan upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa

Sumber :

http://kurosawa23.blogspot.com/2013/07/peraturan-dan-regulasi-bidang-it.html

http://iswarifurandani.wordpress.com/2013/11/13/peraturan-dan-regulasi-dalam-bidang-it/